TIMESTIMUR, MAKASSAR — Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp678 juta setiap bulan untuk membayar kepada Ketua RT dan RW.
Camat Panakkukang, Muhammad Ari Fadli, mengatakan insentif tersebut diberikan kepada 565 pejabat sementara (PJs), terdiri atas 475 Ketua RT dan 90 Ketua RW.
Masing-masing PJs menerima Rp1,2 juta per bulan.
“Insentif PJs Ketua RT/RW Rp1,2 juta per bulan dikali 565 penerima, tapi harus melalui penilaian. Ada laporan yang disetor,” ujar Ari Fadli, Selasa (26/8/2025
Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp678 juta setiap bulan untuk membayar kepada Ketua RT dan RW.
Camat Panakkukang, Muhammad Ari Fadli, mengatakan insentif tersebut diberikan kepada 565 pejabat sementara (PJs), terdiri atas 475 Ketua RT dan 90 Ketua RW.
Masing-masing PJs menerima Rp1,2 juta per bulan.
“Insentif PJs Ketua RT/RW Rp1,2 juta per bulan dikali 565 penerima, tapi harus melalui penilaian. Ada laporan yang disetor,” ujar Ari Fadli, Selasa (26/8/2025
Selain penilaian, PJs RT/RW juga wajib menyetorkan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepada kelurahan.
Ari Fadli mengungkapkan,untuk periode April hingga Juni 2025 telah dicairkan.
Sementara pencairan untuk bulan Juli masih dalam tahap persiapan.
Untuk April dan Mei itu sudah dibayarkan sebelum Idul Adha, sekarang untuk bulan Juni sudah mulai dibayarkan. Juli menyusul,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Helmy Budiman, menyarankan agar indikator penilaian kinerja RT/RW direvisi agar sesuai dengan program prioritas saat ini.
Menurut Helmy, indikator lama yang tertuang dalam Perwali Nomor 3 Tahun 2024 sudah tidak sepenuhnya relevan. Ia mengusulkan agar program lingkungan seperti eco enzim, budidaya maggot, dan pembuatan biopori masuk dalam indikator kinerja RT/RW.
“Salah satu kewajiban RT/RW nanti menyiapkan eco enzim, biopori, maggot, dan bank sampah minimal satu di setiap wilayahnya masing-masing. Kami harap ada perubahan indikator penilaian kinerja mereka,” ujarnya.
Helmy berharap revisi indikator kinerja dapat segera dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar agar lebih sesuai dengan arah kebijakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat saat ini.(*)
