TIMESTIMUR, SUL-SEL — Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat Sulawesi Selatan menolak rekopusing dan pemangkasan anggaran 2025. Pasalnya, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia.
Pemangkasan Anggaran: Kebijakan yang Dipertanyakan
Dalam rencana APBN 2025, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp200 triliun, dengan dalih menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi defisit yang diproyeksikan mencapai Rp616 triliun. Beberapa sektor yang terkena dampak di antaranya:
• Subsidi dan Bantuan Sosial: Beberapa program bantuan masyarakat miskin, termasuk subsidi energi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengalami pengurangan signifikan.
• Pendidikan dan Kesehatan: Anggaran untuk peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan dipangkas, meskipun program makan gratis tetap dilanjutkan.
• Proyek Infrastruktur Non-Prioritas: Sejumlah proyek pembangunan daerah mengalami pemangkasan atau penundaan.
Rahmayadi Ketua DPW LSM FAAM Sul-sel mempertanyakan kebijakan diatas. Pihaknya juga menilai keputusan pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi rakyat miskin dan daerah tertinggal.
“Kami melihat pemangkasan ini justru merugikan masyarakat kecil. Alih-alih memangkas anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seharusnya pemerintah berani memangkas anggaran proyek mercusuar yang tidak mendesak, seperti pembangunan IKN yang masih kontroversial,” ujar Rahmayadi kepada awak media, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, Randy sapaan sehari-harinya, menambahkan bahwa Lembaga kami jelas menolak Kebijakan yang tidak Adil. pasalnya, keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan program makan gratis sambil memangkas subsidi energi dan bantuan sosial mencerminkan kebijakan yang tidak konsisten.
“Kalau memang alasan pemerintah adalah efisiensi anggaran, mengapa justru sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan yang dipangkas? Ini jelas tidak adil bagi rakyat, terutama di daerah seperti Sulawesi Selatan, yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmayadi juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang dikhawatirkan membuka peluang bagi penyalahgunaan dana.
“Kami menuntut agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran negara. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi dalih untuk kepentingan segelintir elite politik,” ucapnya.
Sementara itu, Randy mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, agar segera melakukan evaluasi dan peninjauan ulang atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Atas kebijakan yang dilayangkan tersebut, FAAM Wilayah Sulawesi Selatan merespon cepat dan berencana akan menggelar aksi dan audiensi dengan pemangku kebijakan di daerah untuk menyampaikan tuntutan mereka.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan ini. Jika pemerintah tetap bersikeras, kami bersama mahasiswa dan masyarakat siap melakukan aksi untuk menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat ini,” jelas Rahmayadi.
“Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, kebijakan pemangkasan anggaran ini masih menjadi perdebatan. Apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk stabilitas fiskal, atau justru akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia??,” pungkasnya.
